Lembaga Advokat Indonesia

Advokat merupakan bagian dari lembaga, wadah dan media untuk sama-sama
‎menegakkan keadilan di peradilan bumi Indonesia ini. Tidak sembarang orang
‎melabelkan dirinya seorang advokat, melainkan harus terlebih dahulu menempuh
‎pendidikan hukum dan lolos dari penseleksian menjadi advokat. Kehadiran
‎advokat diperuntukan untuk membantu pihak-pihak yang terkait dalam beracara
‎pada perkara di pengadilan. Baik itu pihak penggugat atau pun tergugat.”‎

A.‎ Pengertian
Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan di Indonesia ‎pertama-tama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan ‎Mengadili. Advokat itu merupakan padanan kata advocaat dari bahasa Belanda ‎yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah ‎memperoleh gelar meester in de rechten (Mr).‎
Lebih jauh lagi kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin ‎advocare, yang berarti to defend, to call to one, said to vouch or warrant ‎. ‎Sedangkan dalam bahasa Inggris advocate berarti : to speak in favour or depend by ‎argument, to support, indicate, or recommanded publicly ‎. Sedangkan dalam ‎Kamus Besar Bahasa Indonesia advokat disamakan dengan pengacara yang berarti ‎pembela perkara, pendamping tergugat (terdakwa).‎
Secara terminologis terdapat beberapa pengertian advokat yang ‎didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan ‎yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, seperti di bawah ini.‎
‎1.‎ Black’s Law Dictionary, Fifth Edition: “To speak in favor of or defend by ‎argument; one who assists, defends, or pleads for another; one who renders ‎legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a ‎tribunal, a counselor.”‎

‎2.‎ Pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang UU ‎Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa : “Seorang penasehat hukum ‎adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau ‎berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”‎
‎3.‎ Dalam Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 ‎ayat 1 disebutkan, bahwa : “Advokat adalah orang berprofesi memberi ‎jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi ‎persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”‎ ‎ ‎

B.‎ Kedudukan Hukum Advokat
Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat ‎atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang kuat, baik yang ‎bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. ‎Menurut Frans Hendra Winarta, perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya ‎prinsip equality before the law dan acces to legal councel, dalam hukum positif ‎Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan ‎perundang-undangan.‎
Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam undang-‎undang dasar 1945, misalnya:‎
‎1.‎ Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan ‎kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung ‎hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”‎
‎2.‎ Pasal 34, menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak terlantar merupakan ‎tanggung jawab negara.”‎
Sampai tahun 2003 undang-undang di Indonesia yang mengatur advokat ‎secara tersendiri dan menyeluruh belum dibuat di Indonesia. Peraturan dan ‎perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat hingga tahun 2003 diatur ‎secara terpisah dalam berbagai peraturan,‎ ‎ yaitu sebagai berikut:‎
‎1.‎ Rechtelijke Organisatie/RO Staatsblad 1848 No 57 mengatur mengenai ‎dasar-dasar, susunan, dan kekuasaan peradilan. Hoofdstuk VI pasal 185-‎‎192 berjudul Van Advocaten en Procureus mengatur mengenai ‎pengangkatan dan pemberhentian advokat oleh Mentri Kehakiman.‎
‎2.‎ Regeling Van Den Bijstand en De Vertegen Woordiging Van Partijen In ‎Burgelijke Zaken Voor De Landraden, Staatsblad 1927 No 496 mengenai ‎peraturan penerapan ketentuan khusus mengenai advokat yang mengatur ‎perihal wewenang mewakili klien. Juga mengenai penetapan tarif.‎
Selain peraturan dan perundang-undangan di atas juga diatur dalam ‎undang-undang mengenai advokat, yaitu sebagai berikut:‎
‎1.‎ Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok ‎kekuasaan kehakiman-bab VII Bantuan Hukum ‎; sebagai berikut.‎
Pasal 35 : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh ‎bantuan hukum”‎
Pasal 36 : “Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat ‎dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak ‎menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.”‎
Pasal 37 : “Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, ‎Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian ‎perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan ‎keadilan.”‎
‎2.‎ Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana-Bab I dan ‎Bab VII Bantuan Hukum; sebagai berikut.‎
Pasal 1 : “Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ‎ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi ‎bantuan hukum”‎
Pasal 69 :“Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ‎ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan ‎menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”‎
Kemudian pasal 70, 72, dan 73 yang mengatur hubungan penasehat hukum ‎dengan klien. Pasal 71 yang mengatur tentang pengawasan hubungan penasehat ‎hukum dan klien.‎
Pada tahun 2003 lahir undang-undang tentang advokat, yaitu undang-‎undang nomor 18 tahun 2003. Saat undang-undang ini disahkan maka advokat, ‎penasehat hukum, pengacara praktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat ‎dinyatakan sebagai advokat. ‎
Sedangkan profesi advokat menurut pasal 1 UU no 18 tahun 2003 adalah ‎memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yaitu memberikan ‎konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, ‎dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.‎
Kini setelah penantian lebih dari dua dasawarsa para advokat mempunyai ‎pegangan dasar hukum untuk mempunyai posisi yang sama sebagai penegak ‎hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah ‎catur wangsa. Pasal 5 undang-undang advokat(no. 18 tahun 2003) menyebutkan ‎bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri.‎

C.‎ Tugas Dan Fungsi Advokat
Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang ‎yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ‎yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam ‎UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki ‎kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). ‎Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi ‎para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.‎
‎1.‎ Tugas Advokat
Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara ‎mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh ‎kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif).‎
Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak ‎yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela ‎perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di ‎hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan ‎advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar ‎pengadilan bersifat nonlitigasi.‎
Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan ‎profesi.‎ ‎ Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari ‎nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat.‎
Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public defender) ‎dan kliennya. Tugas advokat dalam memberikan kuasa hukum kepada masyarakat ‎tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana ‎hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim.‎ ‎ ‎
‎2.‎ Fungsi Advokat
Tugas dan fungsi dalam sebuah profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu ‎dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling ‎mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi :‎
‎1.‎ Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;‎
‎2.‎ Memperjuangkan hak asasi manusia;‎
‎3.‎ Melaksanakan Kode Etik Advokat;‎
‎4.‎ Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, ‎keadilan dan kebenaran;‎
‎5.‎ Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, ‎kebenaran dan moralitas);‎
‎6.‎ Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat ‎advokat;‎
‎7.‎ ‎ Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat ‎dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk ‎memperluas wawasan dan ilmu hukum;‎
‎8.‎ Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara ‎nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara ‎internasional, yakni mengacu kepada IBA Standards for the Independence ‎of the Legal Profession, Declaration of the World Conference on the ‎Independence of Justice, IBA General Principles of Ethics for Lawyers, ‎Basic Principles on the Role of Lawyers ;‎
‎9.‎ Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan ‎masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat ‎melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;‎
‎10.‎ Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan ‎profesi yang terhormat (officium nobile). Setiap advokat harus selalu ‎menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan ‎kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat;‎
‎11.‎ Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;‎
‎12.‎ Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud ‎dan tujuan organisasi advokat;‎
‎13.‎ Memberikan pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal ‎advice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal ‎opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-‎kontrak (legal drafting);‎
‎14.‎ Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka ‎pengadilan (legal representation);‎
‎15.‎ Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang ‎lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico). Pembelaan bagi ‎orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan ‎bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak ‎asasi manusia.‎ ‎ ‎
D.‎ Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia
Cikal bakal organisasi advokat secara nasional bermula dari didirikannya ‎Persatuan Advokat Indonesi (PAI), pada 14 Maret 1963. PAI ini kemudian ‎mengadakan kongres nasional yang kemudian melahirkan Peradin. Dalam ‎perkembangannya, Peradin ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebab ‎perjuangannya pada waktu itu dianggap membahayakan kepentingan rezim ‎pemerintah yang sedang berkuasa sehingga munculah organisasi advokat yang ‎disebut Ikadin. Ikadin pun kemudian pecah dan advokat yang kecewa terhadap ‎suksesi kepengurusan Ikadin mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).‎
Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka 8 ‎organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat ‎Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), ‎Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Advokat Indonesia ‎‎(AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar ‎Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) diamanatkan ‎oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu organisasi advokat ‎dalam kurun waktu 2 tahun. Untuk itu, dibentuklah Komite Kerja Advokat ‎Indonesia, yang kemudian KKAI ini merumuskan Kode Etik Advokat Indonesia ‎pada tanggal 23 Mei 2002 dan mendeklarasikan organisasi advokat sebagai ‎organisasi payung advokat di Indonesia yang disebut Peradi (Perhimpunan ‎Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Asociation) pada tanggal 21 Desember ‎‎2004 yang akta pendiriannya disahkan pada 8 September 2005.‎
Peradi tersebutlah yang pada saat ini menyelenggarakan Pendidikan ‎Khusus Pendidikan Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan ‎Magang bagi seorang yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang berniat untuk ‎menjalankan profesi advokat di Indonesia.‎
‎1.‎ Pengertian Organisasi Advokat
Undang-Undang Advokat tidak merinci apa yang dimaksud organisasi, ‎tetapi menentukan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah ‎profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan ‎Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas ‎profesi Advokat, dimana susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para ‎Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.”‎
Organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat harus ‎memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) harus satu wadah berarti wadah tunggal, (2) ‎harus mempunyai susunan organisasi (struktur organsisasi) yang jelas, (3) harus ‎mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (4) harus tunduk dan ‎didirikan sesuai Undang-Undang Advokat yaitu antara tanggal 5 April 2003 s/d 5 ‎April 2005, (5) harus didirikan oleh para Advokat Indonesia.‎
Tujuan organisasi advokat secara garis besar sebagaimana tercantum dalam ‎IBA Standards for the Independence of the Legal Profession adalah memastikan ‎independensi advokat dalam posisinya sebagai profesi hukum dari segala macam ‎intervensi hukum.‎
‎2.‎ Struktur Organisasi
Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi-organisasi ‎advokat rata-rata terdiri dari:‎
a.‎ Dewan Pengurus;‎
b.‎ Dewan Kehormatan;‎
c.‎ Dewan Penasehat.‎
Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Musyawarah Nasional (Munas) ‎yang diadakan secara periodik, tergantung dari kebijakan masing-masing ‎organisasi advokat ‎. ‎
Dewan Pengurus organisasi advokat biasanya terdiri dari Ketua (sekaligus ‎wakil ketua), Sekretaris jendral dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung ‎jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan ‎dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan ‎kehormatan merupakan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan ‎penegakan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan ‎bersifat pasif, dalam arti ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan ‎hanya menunggu adanya aduan. Dewan penasehat berfungsi untuk memberikan ‎saran maupun nasehat kepada DPP maupun DPC, baik diminta maupun tidak.‎
Berdasarkan AD/ART, pendanaan organisasi advokat ‎ umumnya berasal ‎dari beberapa sumber, yaitu: iuran anggota, sumbangan pihak ketiga, dan usaha ‎lain yang sah.‎
Secara umum terdapat tiga macam jenis keanggotaan ‎ bagi organisasi ‎advokat, yaitu: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.‎

E.‎ Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak ‎baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana ‎maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka ‎pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan ‎.‎
Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad ‎yang lalu. Sejak terjadi Revolusi Prancis dan Amerika, konsep bantuan hukum ‎semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata ‎didasarkan kepada charity (kedermawanan) terhadap masyarakat yang tidak ‎mampu namun kerap dihubungkan dengan hak-hak politik ‎. Dalam ‎perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan ‎dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), dimana pemerintah ‎mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.‎
Cappelletti dan Gordley dalam artikel “Legal Aid Modern Themes and ‎Variations”, seperti yang dikutip Soerjono Soekamto membagi hukum ke dalam ‎dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual yang merupakan hak ‎yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-‎kepentingan individualnya. Dan bantuan hukum model kesejahteraan yang ‎diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka ‎perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan.‎
Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk, dan Sloot mereka membedakan bantuan ‎hukum ke dalam lima jenis ‎, yaitu :‎
‎1.‎ Bantuan hukum preventif : bantuan hukum yang dilaksanankan dalam ‎bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.‎
‎2.‎ Bantuan hukum diagnostik : bantuan hukum yang dilaksanakan dengan ‎cara pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal dengan ‎konsultasi hukum.‎
‎3.‎ Bantuan hukum pengendalian konflik bertujuan untuk mengatasi secara ‎aktif permasalahan-permasalahan hukum kongkrit yang terjadi di ‎masyarakat dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota ‎masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa advokat.‎
‎4.‎ Batuan hukum pembentukan hukum yang dimaksudkan untuk memancing ‎yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.‎
‎5.‎ Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang usaha-‎usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaruan hukum baik melalui ‎hakim atau melalui pembentuk undang-undang.‎
Sementara di Indonesia, para ahli hukum dan praktisi hukum membagi ‎bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual yang ‎merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ‎dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa ‎yang dihadapi dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada ‎masyarakat. Dan bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menumbuhkan ‎kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum ‎.‎
Kesimpulan
Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan ‎hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan ‎pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. ‎
Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang penegak hukum yang ‎mencakup advokat, hakim, jaksa, dan polisi semakin memantapkan dasar ‎legitimasi advokat di Indonesia.‎
Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public defender) ‎dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota ‎masyarakat menghadapi suatu masalah di bidang hukum. ‎
Akan tetapi pada kenyataannya advokat seringkali terlibat dalam mafia ‎peradilan yang menjadi biang terjadinya judicial corruption. Inilah yang menjadi ‎tugas organisasi advokat untuk melakukan pengawasan terhadap independensi ‎advokat dalam sistem hukum. Karena bagaimanapun advokat mempunyai peran ‎yang sangat vital dalam penegakan hukum.‎
Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka 8 ‎organisasi advokat yang diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk ‎membentuk suatu organisasi advokat. Pada tanggal 23 Mei 2002 mendeklarasikan ‎organisasi advokat sebagai organisasi payung advokat di Indonesia yang disebut ‎Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Asociation).‎
Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak ‎baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana ‎maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka ‎pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan ‎.‎

DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno. 1991. Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga.‎
Anggara. 2006. Dimensi Moral Profesi Avokat. ‎http:\\anggara.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-advokat-dan-pekerja-‎bantuan-hukum/. ‎
Budiyana. 2007. Peran, Fungsi, dan Perkembangan Organisasi Advokat. ‎http:\\budiyana.wordpress.com/2007-10-04/peran-fungsi-dan-‎perkembangan-organisasi-advokat/.‎
Fauzan, Ahmad. 2004. Undang-Undang Lengkap tentang Penegak Hukum. ‎Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.‎
McKechnie, Jean L., dkk. Webster’s New Twentieth Century Dictionary of The ‎English Language. Simon and Schuster.‎
Pangaribuan, Luhut M.P. 1996. Advokat dan Contempt of Court. Jakarta: ‎Djambatan.‎
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa ‎Indonesia. Edisi ke III. Jakarta: Balai Pustaka.‎
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2001. Advokat Indonesia Mencari ‎Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. ‎Jakarta. ‎
Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. Advokat dalam Perspektif Islam dan ‎Hukum Positif. Jakarta: Ghalia Indonesia.‎
Simahasa, Abdurrahman Sa’at. 1989. Cakrawala Advokat Indonesia. Yogyakarta: ‎Liberty.‎
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat. ‎
‎‎